By admin 2 
Ayo Kawan – Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mengadakan pertemuan penting dengan perwakilan masyarakat Banten, termasuk juru bicara Kesultanan Banten, untuk membahas salah satu isu besar terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Pertemuan ini berfokus pada penangguhan proyek tersebut, yang menurut MUI dan berbagai elemen masyarakat Banten, tidak sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara.
Acara yang digelar di Jakarta ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Di antaranya, hadir perwakilan dari Kesultanan Banten, Front Penggerak Perubahan Nasional (FPPN), dan Gerakan Angkatan Muda Islam (GAMIS). Mereka hadir untuk menunjukkan dukungan penuh terhadap hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang meminta penghentian PSN PIK 2.
Setelah pertemuan, Utang Ranuwijaya, yang merupakan anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI, sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan, memberikan klarifikasi tentang hasil dari pertemuan tersebut. Dalam penjelasannya, Utang menyatakan bahwa seluruh perwakilan masyarakat Banten yang hadir sepenuhnya mendukung sikap MUI yang sudah diambil dalam Mukernas IV. Mereka menyampaikan keinginan agar proyek tersebut dibatalkan.
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh juru bicara Kesultanan Banten dan perwakilan dari organisasi lainnya yang menegaskan bahwa mereka sangat sependapat dengan keputusan MUI. Menurut mereka, penghentian PSN di PIK 2 adalah langkah yang tepat, karena dinilai dapat membawa dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan kepentingan umat. Sebagai bagian dari komponen bangsa, mereka merasa berkewajiban untuk turut menyuarakan aspirasi ini.
Utang Ranuwijaya menambahkan, bahwa keputusan ini bukan hanya berdasarkan pertimbangan semata, tetapi juga hasil dari musyawarah yang matang. Ia menjelaskan bahwa para ulama, berbagai organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat Banten, semuanya sepakat bahwa proyek PSN di PIK 2 harus dihentikan. Menurut mereka, proyek tersebut memiliki potensi mudarat yang cukup besar, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.
MUI berharap agar Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran pemerintahannya dapat mendengarkan dan memproses aspirasi yang disampaikan. Hal ini menjadi harapan besar bagi MUI, mengingat besarnya dampak yang bisa ditimbulkan oleh proyek PSN tersebut. Diharapkan, pemerintah bisa mengambil langkah yang bijaksana dalam memutuskan kelanjutan proyek tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kedaulatan negara.
Untuk mendalami masalah ini lebih lanjut, MUI telah membentuk tim kecil yang beranggotakan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh-tokoh yang memiliki kepedulian terhadap isu ini. Tim kecil ini bertugas untuk merumuskan hasil dari pertemuan tersebut, agar dapat diserahkan kepada Presiden dan Ketua DPR RI. Dengan adanya rumusan ini, MUI berharap pemerintah akan lebih paham mengenai aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat dan ulama.
Namun, Utang Ranuwijaya juga mengungkapkan bahwa tim yang dibentuk oleh MUI masih dalam tahap penyelesaian rumusan tersebut. Meskipun belum bisa memastikan tanggal pasti kapan rumusan itu akan diserahkan, ia menegaskan bahwa tim bekerja dengan sangat disiplin. Keputusan yang diambil, menurut Utang, sangat penting untuk kepentingan negara, terutama dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.
MUI mengutamakan prinsip kerja sama yang solid antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Menurutnya, ini bukan hanya soal penghentian sebuah proyek, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik bagi negara. Dengan adanya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, MUI percaya bahwa keputusan ini akan membawa dampak positif bagi bangsa.
Meski tim sedang berusaha untuk menyelesaikan rumusan secepatnya, Utang menegaskan bahwa hasil yang diserahkan nanti harus benar-benar matang dan mewakili seluruh suara yang telah disampaikan. Bagi MUI, kepentingan bangsa dan negara harus selalu didahulukan, sehingga keputusan apapun yang diambil akan mencerminkan kepedulian terhadap nasib rakyat Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Utang juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Proyek besar seperti PSN, jika tidak dikelola dengan bijaksana, bisa berdampak buruk terhadap alam dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjang yang bisa ditimbulkan.
Secara keseluruhan, pertemuan ini memperlihatkan kesepahaman yang kuat antara MUI dan masyarakat Banten mengenai perlunya penghentian PSN PIK 2. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, MUI berharap pemerintah dapat segera memproses aspirasi ini dengan bijaksana demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.