By admin 2 
Ayo Kawan – Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengalami perkembangan signifikan. Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa desain gedung DPR RI yang akan dibangun di kawasan IKN telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, desain tersebut masih dalam tahap finalisasi dan akan melalui proses asistensi lebih lanjut yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Basuki menjelaskan bahwa rancangan bangunan yang akan menjadi pusat kegiatan legislatif, khususnya untuk sidang paripurna, telah mendapatkan lampu hijau dari Presiden. Setelah dilakukan penyempurnaan, rancangan ini akan kembali dikonsultasikan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menko Infrastruktur. Pernyataan tersebut disampaikannya usai menghadiri rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025.
Pembangunan infrastruktur di IKN memang menjadi prioritas utama pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. AHY menegaskan bahwa anggaran untuk proyek pembangunan di kawasan tersebut sudah disiapkan, dengan total dana yang mencapai Rp48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. Dana ini akan dialokasikan secara bertahap sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan di sektor legislatif dan yudikatif akan terus diperbaiki serta disesuaikan dengan rencana strategis pemerintah. Hal ini dilakukan agar IKN dapat berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada tahun 2029, setelah seluruh fasilitas utama seperti gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun.
Untuk mendukung percepatan proyek, tim desain bersama dengan tim penguatan dasar perencanaan turut dilibatkan dalam rapat bersama Presiden Prabowo. Tim ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam merancang serta menyiapkan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Sejumlah infrastruktur penting seperti Istana Negara dan Istana Garuda telah dirampungkan, sehingga fokus pembangunan kini diarahkan pada sektor legislatif dan yudikatif.
AHY berharap agar desain akhir untuk kedua sektor ini bisa segera diselesaikan, sehingga proses pembangunan dapat segera dimulai. Menurutnya, beberapa penyesuaian masih diperlukan, yang tentunya akan membutuhkan waktu lebih lanjut. Meski demikian, ia optimistis bahwa proyek ini bisa berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, mengungkapkan bahwa pemindahan pemerintahan ke IKN akan dilakukan setelah kawasan tersebut benar-benar siap menjalankan fungsi sebagai ibu kota politik. Dengan demikian, kepindahan pemerintahan baru bisa direalisasikan jika seluruh kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif telah selesai dibangun.
Hasan memastikan bahwa proyek pembangunan IKN akan terus dilanjutkan hingga selesai. Menurutnya, jika tidak ada kendala berarti, maka pada tahun 2028 atau paling lambat 2029, IKN sudah bisa beroperasi sebagai ibu kota politik yang baru. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek ini guna memastikan seluruh tahapannya berjalan sesuai rencana dan target waktu yang telah ditetapkan.
Dengan adanya persetujuan Presiden Prabowo terhadap desain gedung DPR, harapan untuk mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang baru semakin nyata. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat proses pemindahan ibu kota dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi aktivitas pemerintahan di masa mendatang.