By admin 2 
Ayo Kawan – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan bahwa masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg di pengecer—yang kini disebut sebagai sub-pangkalan—wajib membawa KTP. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa distribusi gas bersubsidi dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Saat melakukan inspeksi mendadak ke salah satu pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta, pada Selasa (3/2), Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya pembelian dalam jumlah berlebihan oleh satu individu tanpa identitas yang jelas. Ia menegaskan bahwa tanpa penggunaan KTP, sulit untuk memastikan bahwa distribusi LPG 3 kg dilakukan dengan adil dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa sub-pangkalan kini telah dibekali dengan sistem digital melalui aplikasi bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina yang dikembangkan oleh Pertamina. Dengan adanya aplikasi ini, setiap transaksi pembelian LPG 3 kg dapat tercatat dengan baik, mulai dari siapa yang membeli, jumlah tabung yang dibeli, hingga harga jual tabung tersebut.
Meskipun penggunaan KTP telah diwajibkan, kuota pembelian per individu belum ditentukan secara pasti. Menurut Bahlil, pemerintah saat ini lebih berfokus pada upaya agar pembelian dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ia mengimbau agar tidak ada pihak yang membeli dalam jumlah besar, seperti sepuluh tabung untuk satu KTP, guna menghindari potensi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi gas bersubsidi.
Sebelumnya, pemerintah sempat melarang pengecer untuk menjual LPG 3 kg secara bebas, yang menyebabkan gejolak di masyarakat akibat terbatasnya akses pembelian. Namun, untuk menormalisasi kembali distribusi gas bersubsidi ini, pengecer diizinkan kembali beroperasi dengan status baru sebagai sub-pangkalan.
Saat ini, tercatat sekitar 370 ribu pengecer telah resmi terdaftar sebagai sub-pangkalan LPG 3 kg. Sementara itu, bagi pengecer yang belum terdaftar, pemerintah melalui Kementerian ESDM bekerja sama dengan Pertamina untuk membantu proses pendaftaran mereka. Dengan sistem aplikasi yang telah disiapkan, para pengecer diharapkan dapat bertransisi menjadi sub-pangkalan dengan lebih mudah dan efisien.
Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Bahlil menegaskan bahwa stok LPG 3 kg di Indonesia masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami kendala. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik atau khawatir akan ketersediaan gas bersubsidi tersebut.
Selain memastikan kelancaran distribusi, kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam penggunaan subsidi energi. Dengan adanya pencatatan transaksi melalui aplikasi digital, pemerintah dapat lebih mudah memantau pola konsumsi masyarakat serta mengidentifikasi jika terjadi penyalahgunaan dalam distribusi LPG 3 kg.
Melalui berbagai langkah yang telah diterapkan, diharapkan bahwa pendistribusian LPG 3 kg dapat lebih terorganisir dan adil. Pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan subsidi, sehingga gas bersubsidi dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar berhak mendapatkannya.
Dengan adanya perubahan ini, masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan sistem baru yang diterapkan oleh pemerintah. Ke depan, sistem digitalisasi dalam distribusi gas bersubsidi kemungkinan akan terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi serta mencegah adanya penyelewengan dalam pendistribusiannya.